KPU Siapkan Pengamanan Ganda Antisipasi Kerusuhan di Jatim

KRC, SURABAYA -
Para penyelenggara Pilgub Jatim benar-benar dibuat ketir-ketir karena ketatnya perolehan suara dua kandidat yang bertarung. Meski penghitungan resmi baru dilakukan 11 November, beragam antisipasi sudah dilakukan.

Mereka, tampaknya, tidak ingin kecolongan atas kemungkinan terjadinya suasana panas selama penghitungan nanti. Karena itu, KPU Jatim telah berancang-ancang menyiapkan pengamanan ekstra selama proses menentukan tersebut.

"Sebenarnya, kami tidak berharap suasana penghitungan nanti memanas. Tapi, jika memang seperti itu, tentu kami harus menyiapkan antisipasi," kata anggota KPU Jatim Najib Hamid kemarin (7/11).

Sudah ada beberapa skenario yang disiapkan KPU. Soal pengamanan misalnya, mereka sudah berkoordinasi dengan polisi. Tidak hanya itu, mereka juga memutuskan bakal menghadirkan semua pihak terkait agar menyaksikan proses penghitungan suara. Seluruh jajaran muspida juga diminta hadir dalam proses itu. "Termasuk seluruh tim sukses kandidat," katanya.

Khusus untuk tim sukses dan saksi, KPU berharap agar mereka semua hadir. Termasuk, seluruh anggota KPU kabupaten/kota. "Juga semua yang terkait dengan proses penghitungan," katanya.

Lalu, seperti apa mekanisme penghitungan suara nanti? Najib menjelaskan, KPU Jatim tidak akan banyak berperan. Sebab, yang dilakukan KPU hanya sebatas mengakumulasi perolehan suara masing-masing KPU kabupaten/kota.

Sesuai dengan jadwal, KPU bakal menghitung suara per 11 November. Diperkirakan, proses ini berlangsung maksimal tiga hari. Meski demikian, KPU menargetkan selesai sebelum 13 November. Sebab, KPU segera mengadakan rekrutmen calon anggota KPU kabupaten/kota periode 2008-2013.

Polisi juga tidak mau kecolongan dalam mengawal penghitungan suara pilgub putaran kedua. Polda Jatim bahkan menempatkan sedikitnya tiga orang pamen (perwira menengah) di setiap polwil atau polwiltabes.

''Polda sudah siaga dan supervisi. Sekarang kami luncurkan lagi tiga pamen untuk pemutakhiran data dan melihat ketidakcocokan setiap PPK kabupaten,'' kata Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawiredja.

Menurut dia, pamen-pamen utusan polda tersebut masih berkeliling ke sejumlah lokasi penghitungan suara. Mereka juga akan mengawasi kemungkinan kecurangan dalam penghitungan.

Kapolda mengatakan, sejauh ini, polisi belum menerima komplain mengenai kecurangan. Termasuk laporan mengenai dugaan penggelembungan suara.

''Kalau ada kecurigaan, tolong disampaikan. Nanti kami buka di mana kecurigaan tersebut. Misalnya ada, kita akan periksa. Tapi, hingga sekarang belum ada komplain kecurangan-kecurangan'' jelasnya.

Lalu, bagaimana data di polda? Bukankah polisi juga menghitung suara kedua calon pasangan Kaji dan Karsa. Siapa yang unggul di antara dua calon tersebut?

Kapolda mengatakan tidak bisa membeberkan data tersebut meski penghitungannya sudah selesai. Polisi nomor satu di Jatim itu mengatakan, data KPUD yang lebih valid dan bisa diterima. Data polda hanya sebatas pembanding. ''Yang penting keputusan KPUD. Kami tidak mengumumkan apa-apa. Yang perlu didengar keputusan KPUD saja yang benar,'' ucap perwira tinggi kelahiran Bandung tersebut.

Polisi melihat potensi konflik masih bisa terjadi dalam rangkaian pilgub. Sebab, dalam perhitungan cepat (quick count), selisih suara dua calon begitu tipis. Padahal, penghitungan dengan cara itu memiliki toleransi kesalahan yang lebih besar jika dibandingkan dengan perbedaan jumlah suara.

''Unggulnya 0,7 sampai 0,8 persen. Masih dalam koridor error, bisa berbalik,'' jelas Herman. Artinya, pemenang quick count bisa saja kalah dalam hitungan manual. ''Karena itu, yang kalah harus bisa menerima. Misalnya di Amerika. Calon yang kalah bisa mengucapkan selamat bagi calon yang menang,'' sambungnya.

Meski melihat potensi konflik, sejauh ini polisi belum meningkatkan pengamanan. Bahkan, polda juga tidak melarang pihak yang merasa dicurangi menyampaikan aspirasi dengan berdemonstrasi. ''Sebab, itu adalah hak setiap orang dan diatur dalam undang-undang,'' kata Kapolda. (yy)