KRC, jatim
Komisi C (keuangan) DPRD Jatim mengancam tidak akan menyetujui pengucuran dana bagi BUMD yang tidak transparan dalam keuangan. Lantaran BUMD menolak memberikan data keuangan.
“Semua BUMD tidak akan diberi anggaran. Di stop. Sampai mereka menunjukkan kondisi secara riil kepada kami,” ancam A Basuki Babussalam, anggota Komisi C di Gedung DPRD Jatim, Senin (9/11).
Politisi PAN ini mengungkapkan kekesalannya ketika dengar pendapat dengan beberapa BUMD.
Para pengelola BUMD, seperti PT Jatim Invesment Management (PT JIM), PT Jatim Marga Utama (PT JMU), Perusahaan Daerah Air Bersih, PT Jatim Krida Utama (PT JKU), PT Sier serta PT Bangun asuransi kredit daerah (Askrida) hanya memberitahukan kebaikan dan prospeknya saja.
“Itu janji-janji ilusi saja. Padahal kami tahu betul bahwa, BUMD di Jatim tidak ada yang sehat,” katanya.
Cara melihat BUMD yang tidak sehat itu, lanjut Basuki, investasi yang nilainya miliaran rupiah dan diambilkan dari APBD Jatim ternyata tidak memberikan pendapatan asli daerah (PAD) signifikan. BUMD-BUMD tersebut hanya mendapatkan keuntungan 1 persen hingga dua persen. “Kalau itu dilihat dari ilmu bisnis, maka bisnis itu tidak jalan,” katanya.
Ketua Komisi C, Kartika Hidayati membenarkan ada komitmen di komisinya untuk menghentikan pemberian anggaran kepada BUMD tersebut. “Kami ingin melihat kinerja BUMD dulu sampai mereka memberikan progress report,” katanya.(jo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar